Postingan
PPMC Surati Bawaslu Cilegon, Diduga Ada Money Politic
SpiritNews.media | (Cilegon) Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) mensinyalir adanya dugaan money politic pada proses tahapan Pilkada Cilegon 2020. Senin, 30/03/2020
Dimana saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, tengah melakukan verifikasi dukungan KTP bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota dari jalur perseorangan.
Dewan Pembina PPMC, Isbatullah mengatakan, adanya rencana dari salah satu kandidat balon perseorangan untuk mengamankan dukungan KTP dalam proses verifikasi faktual.
Dugaan tersebut, ungkap Isbat, berdasarkan laporan dari masyarakat yang dijanjikan sejumlah uang oleh salah satu kandidat dari jalur perseorangan.
Meski hal tersebut belum terjadi karena adanya beberapa proses tahapan Pilkada 2020 yang diundur, Isbat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantispasi hal tersebut.
"Ini yang perlu diantisipasi oleh Bawaslu, bagaimana sikap Bawaslu terkait dengan urusan verifikasi faktual, ada potensi money politik untuk mengamankan dukungan KTP," kata Isbat melalui sambungan telepon genggamnya.
Dengan adanya dugaan tersebut, PPMC secara resmi akan melayangkan surat laporan dugaan money politik kepada Bawaslu yang ditembuskan ke KPU Cilegon.
Laporan tersebut, kata Isbat, agar kedua lembaga penyelenggara Pemilu dapat mengantisipasi adanya money poltik dalam pesta demokrasi rakyat.
"Rencananya pagi ini akan kita kirimkan, kita layangkan ke Bawaslu, tembusan ke KPUD, terkait adanya dugaan itu," ujarnya.
Masih kata Isbat, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses tahapan Pilkada, harus mengawal berjalannya proses verifikasi.
"Bukan hanya hari H, tapi harus mengantisipasi, jangan sampai ada praktek suap, money politik," tuturnya.
Kendati belum dapat membuktikan 100 persen kebenaran adanya rencana tersebut, Isbat berharap lembaga penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU, dapat melakukan langkah antisipasi.
"Itu kan ada potensi, ada niat untuk melakukan, itu yang harus diantisipasi oleh Bawaslu dan KPU. Jangan sampai mencederai pesta demokrasi rakyat," ujarnya.
Isbat juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengawal setiap proses tahapan Pilkada 2020.
"Ternyata belum ada organisasi yang mendaftar sebagai pemantau, ini kan perlu dipantau juga sama masyarakat," tandasnya. (Red)
;
Posting Komentar