Percepat Sertipikasi Tanah Milik PT PLN (Persero), Kanwil BPN Provinsi Banten Gelar Rakor

Spirit News Media 9/22/2020 0

SpiritNews.media | (Serang Raya) melalui video conference  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT PLN (Persero) lakukan rapat koordinasi terkait sertipikasi aset milik PT PLN (Persero) di Provinsi Banten. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi. Selasa, 22/09/2020.

Dalam acara yang dilaksanakan secara tatap muka pada  yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng didampingi Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Mujahidin Ma’ruf dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Masyhuri.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten mengundang Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten dan perwakilan PT PLN dari 4 (empat) unit induk diantaranya Unit Induk Distribusi Banten, Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat dan Unit Induk Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa.

Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan rapat di perkantoran, koordinasi ini sangat diperlukan untuk menyinkronkan data permohonan sertipikasi aset-aset milik PT PLN (Persero), menyamakan persepsi dan evaluasi terhadap penyertipikatannya, sehingga bisa diketahui sampai dimana progres sertipikasinya bahkan jika ada berkas yang tidak lengkap dapat segera dikembalikan agar dapat dipenuhi persyaratannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, Abeng, yang merupakaan sapaan akrab Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten ini pun menegaskan agar pihak PT PLN (Persero) dan kantor pertanahan untuk saling berkoordinasi secara langsung, agar percepatan pensertipikatan aset PT PLN segera bisa direalisasikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Masyhuri, berharap agar kegiatan hari ini mampu memberikan kemajuan dan perkembangan atas apa yang selama ini telah diupayakan oleh jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

“Semoga segera terealisasikan, tanpa hambatan, kendala serta masalah yang berarti,” harapnya.

Masyhuri menambahkan, agar masing-masing pihak menyiapkan data-data yang dibutuhkan pada Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi ini.

“Dimohon kepada jajaran kantah, PT PLN (Persero) dan para Notaris agar menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk FGD.” tutupnya. (Dewi)