Pemerintah Tunda Pilkada Serentak di Boven Digoel

Spirit News Media 12/08/2020 0

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, ditunda.

Penyebabnya masih ada sengketa gugatan yang belum selesai.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020). 

"Untuk Boven Digoel, Pilkada ditunda setelah  putusan gugatan yang sedang berproses, ada gugatan yang belum selesai," kata Tito.

Menurutnya, setelah sengketa selesai, maka Pilkada Boven Digoel akan digelar. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan proses pengamanan.

"Setelah selesai proses seperti apa hasilnya, baru akan dilakukan Pilkada, dan antisipasi bagaimana pengamannya," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 d Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Penundaan itu jika sengketa Pilkada di wilayah itu belum selesai sampai hari pemungutan suara pada 9 Desember.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, permasalahan di Pilkada Serentak 2020 Boven Digoel berkaitan dengan proses pencalonan kepala daerah.

"Hari ini proses sedang disengketakan di Bawaslu Boven Digoel, mudah-mudahan sengketa bisa selesai cepat. Tetapi kalau memang sengketa diperkirakan tidak bisa selesai sampai 9 Desember 2020, maka tidak punya pilihan lain, KPU mungkin mempertimbangkan akan melakukan penundaan khusus di Kabupaten Boven Digoel," ujar Arief.

 

Menurutnya, perkembangan  persiapannya sampai saat ini masih terus berlangsung. Ia menyebut logistik pemilihan sudah selesai diproduksi dan dikirimkan ke Kabupaten Boven Digoel, namun logistik yang memuat nama pasangan calon memang belum dikirimkan.

 

"Logistik yang memuat nama pasangan calon itu memang sedang di-pending. Jadi bukan tidak siap penyelenggaraan di sana ya," ujarnya.

 

Jika memang sengketa bisa selesai dengan cepat sebelum hari pemilihan, kata Arief, KPU juga bisa segera menyiapkan logistik yang dibutuhkan seperti surat suara.

 

Menurut dia, proses produksi surat suara cukup cepat. (InfoPublik)