Pemerintah Integrasikan Pelabuhan dengan Pusat Kegiatan Perikanan di Maluku

Spirit News Media 2/06/2021 0

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku. Hal ini untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional.

"Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Oleh karenanya kami sudah melakukan studi mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah ini (Tulehu, Ambon) menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan," jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (6/2/2021).

Daerah Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.

"Kami akan menujuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya," jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sejalan dengan rencana menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, sejumlah pihak yang terkait telah menyatakan dukungannya.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh kemudahan perizinan dan pola kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Timur Indonesia.

Kemudian Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, KKP akan mendukung dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.

Selanjutnya, Gubernur Maluku Murad Ismail pun telah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah pusat terkait dengan pembebasan lahan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.

Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial.

Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).

Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. (InfoPublik)