Postingan
Genjot Inklusi Keuangan Daerah, Pemprov Sumbar Gelar Sosialisasi Pembentukan TPAKD
Pariaman - Bertempat di Hotel Mercure, Padang, Selasa (16/3/2021), Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengikuti Sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sekaligus mendengarkan arahan dari Gubernur Sumatera Barat terkait Pemesanan TPAKD di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang memiliki tujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. TPAKD merupakan perwujudan dari keinginan pemerintah untuk dapat hadir dalam merespon kebutuhan rakyat, terutama dalam membuka akses keuangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan, salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang cukup lengkap adalah indeks pembangunan manusia, yaitu indeks komposit yang mencakup tiga aspek utama pembangunan manusia seperti kesehatan berupa harapan hidup, pendidikan dan ekonomi yang menjadi standar hidup layak.
"Inklusi keuangan yang dapat dipercayai.
Mahyeldi menambahkan, salah satu inisiatif untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah adalah melalui Pemesanan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Dikatakannya, TPAKD dibentuk sebagai forum koordinasi strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan percepatan hasil keuangan didaerah, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung kemandirian daerah.
Sejak dibentuknya pada tahun 2016, TPAKD Provinsi Sumatera Barat telah mampu menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian serta telah berhasil memperoleh penghargaan TPAKD Award pada tahun 2019 sebagai TPAKD kategori pengembangan kawasan inklusi keuangan didaerah.
Hal tersebut menunjukkan betapa potensialnya TPAKD dalam mensinergikan peran jasa keuangan dengan agenda pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Akses keuangan menjadi kunci pengembangan daerah sesuai dengan potensi unggulan masing-masing.
"Sebagian memiliki potensi produk pertanian dan perkebunan, akses keuangan dapat diharapkan dapat tumbuhkan pembiayaan kepada para petani," terangnya.
"Dan bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata, akses keuangan dapat digerakkan untuk membantu para pelaku pariwisata lokal akan semakin berkembang. Begitu pula dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, akses keuangan dapat membantu mereka memperoleh pemodalan dari lembaga keuangan formal tentunya dengan lebih murah dan nyaman, "sambungnya lagi.
Lebih lanjut, menambahkan Mahyeldi, saat ini akses keuangan juga menjadi isu yang semakin penting dengan adanya dampak ekonomi dan penyebaran wabah Covid-19, maka TPAKD diharapkan dapat menjadi sarana bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kembali perputaran ekonomi yang sempat terhenti sehingga cita-cita pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.
Gubernur Sumbar terpilih periode 2021 - 2024 ini juga katakan, perlunya mendorong perbankan untuk lebih turun ke lapangan, karena perbankan sekarang ini lebih banyak diam.
"Why begitu, karena memang sekarang respon masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan dukungan itu tidak berkurang, sehingga yang lebih capek itu adalah pemerintah daerah dengan membuat tim pendampingan yang ada di beberapa kota / kab di Sumbar," tuturnya.
Gubernur berharap melalui OJK ini perlu perbankan untuk turun kel apangan ke tengah-tengah masyarakat, dalam rangka untuk menggerakkan uangnya sehingga UMKM, koperasi, usaha tani dan usaha lainnya yang lebih cepat terbantu dilapangan.
"Terlebih lagi, sekarang ini sumber keuangan kita sangat terbatas bahkan cendrung menurun. Bahkan kabarnya bulan Juli tahun ini dana daerah kita akan direcofusing lagi, artinya uang di daerah kita semakin berkurang," katanya.
"Kita berharap melalui OJK ini, pemerintah daerah bisa bergerak dan saya yakin ini akan mendinamisasi demi percepatan pergerakan keuangan kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita," tambahnya.
Disampaikan, saat ini dari 19 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat lima daerah yang telah membentuk TPAKD.
"Kami berkoordinasi dengan OJK untuk menyelenggarakan sosialisasi ini dengan menghadirkan bupati / walikota agar seluruh unsur pemerintah daerah dapat memahami pentingnya inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Mahyeldi mengharap kepada bupati / walikota agar segera membentuk TPAKD sehingga sinergi yang telah terjalin antara pelaku industri jasa keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait dapat ditingkatkan hingga ke tingkat kota dan kabupaten.
"Di samping itu, diharapkan dapat menjadi modal untuk membangun daerah sesuai dengan keunggulannya masing-masing, dengan tujuan akhir peningkatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat," ulasnya dihapus. (sumber: InfoPublik
;
Posting Komentar