Postingan
Pemerintah Apresiasi Kesiapan Masyarakat Sumbar Hadapi Bencana
Painan - Pemerintah mengapresiasi seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah berjuang penuh dalam menghadapi Corona Virus Diseases. Komitmen luar biasa dari pemangku kepentingan, khususnya akademisi yang berhasil memobilisasi laboratorium Universitas Andalas dalam memeriksa spesimen dengan jumlah luar biasa sehingga menjadi trigger bagi makmal daerah lain untuk peningkatan pemeriksaan spesimen.
Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo membuka Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana di Painan Convention Center Pesisir Selatan, Kamis (15/4).
Mantan Danjen Kopassus tersebut mengatakan, meski sejak Maret 2021 ada tren kenaikan kasus positif Covid-19 di Sumbar. Tetapi jumlah positif dan kematian masih dibawah indeks nasional, meski kasus kematian Sumbar masih sedikit diatas global. Sedangkan tingkat kesembuhan diatas rata-rata nasional.
Biasanya tren kenaikan positif terjadi menjelang hari besar keagamaan, contohnya budaya mudik lebaran. "Untuk itu, pemerintah melarang kegiatan mudik selama lebaran tahun ini dari tanggal 6 sampai17 Mei agar jangan sampai Kita menulari saudara dikampung," ujar putera Tanah Datar tersebut.
Selain itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo, semua yang masuk Indonesia wajib tes usap sebanyak 2 (dua) kali. Mereka yang positif akan dirawat diwisma atlit. Sedangkan yang negatif dikarantina 5 (lima) hari sampai menunggu test swab kedua.
"Dari pengalaman, faktanya, tak ada negara didunia yang bebas covid. Covid masih ada dan belum hilang," tegasnya.
Menindaklanjuti arahan presiden tersebut, terutama menghadapi mudik lebaran yang didepan mata, Doni menghimbau pemerintah Sumbar untuk melakukan kontrol mengawasi pendatang yang masuk.
"Pemerintah daerah hingga ke walinagari tak boleh lengah, penerapan prokes harga mati. Jangan tunggu hingga rumah sakit penuh lagi. Nakes Kita yang tinggal sedikit ikut terpapar. Jangan egois, walau lebaran sekali setahun, tapi saat ini situasi pandemi. Perantau mohon bersabar," imbau Doni.
Bencana tak hanya dari pandemi Covid-19. Musibah dari alam turut mengintai sejumlah kawasan yang berada digaris pantai Sumbar. Longsor, banjir dan abrasi merupakan contoh bencana alam yang sangat mungkin terjadi bagi daerah kawasan pesisir.
Menghadapi bencana tersebut, proteksi dengan fondasi batuan saja tidak cukup. Diperlukan tindakan nyata yang akan mereduksi dampak bencana. Tindakan tersebut berupa vegetasi.
"Vegetasi berperan penting melindungi dari abrasi, gelombang pasang hingga tsunami. Seperti di Nias dan Palu, dimana daerah yang ditanami manggrove, tak terdapat kerusakan pada hunian yang berada diatasnya," jelas Doni.
Sebenarnya Indonesia kaya akan pohon-pohon besar pelindung pantai. Contohnya Manggrove Indonesia yang merupakan 25 persen dari populasi dunia. Hanya saat ini pertumbuhannya menurun. Karenanya, sudah menjadi kewajiban untuk kembali meningkatkan populasi Manggrove Indonesia.
"Mari lindungi warga dengan 'sabuk hijau' vegetasi melalui penanaman pohon disepanjang pantai. Pinago, waru ketapang, pulai atau pohon palaka. Pohonnya tolong dirawat. Lokasi pohon janganlah sampai diganti tambak udang, ikan dan lainnya," pesannya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar tak henti-hentinya meningkatkan pengendalian Covid-19.
"Arahan presiden sewaktu Kita dilantik, proses penanganan covid musti dipersempit. Saat ini masyarakat telah bisa hidup berdampingan dengan covid. Tak ditemui stigma negatif terhadap mereka yang terpapar. Meski sebagian daerah Sumbar naik status dari kuning jadi zona oranye. Kita yakin dapat menekan kembali kasus positif," ucap Buya optimis yang diamini seluruh peserta rapat.
Sedangkan untuk vegetasi pantai, Mahyeldi berjanji akan merawat dan menjaga pohon yang telah ditanam. Dia meminta pemerintah pusat melalui BNPB dapat mengirim kembali bibit-bibit pohon yang nantinya akan ditanam disepanjang kawasan pesisir Sumatera Barat.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Sumbar, Anggota DPR RI, bupati/walikota daerah pesisir Sumatera Barat, Forkompimda, OPD terkait serta pihak terkait lainnya. (IS/EK)
;
Posting Komentar