Postingan
Dosen se-Sumsel Ikuti ToT untuk Pendampingan BUMDes
Palembang - Sebanyak 33 dosen dari sejumlah universitas di Sumatra Selatan, pada Senin (24/5/2021) mengikuti Training of Trainer (ToT) yang diadakan Universitas Bina Darma Palembang.
Kegiatan ini dalam rangka pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Wira Desa di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II.
Rektor Universita Bina Darma Palembang, Dr. Sunda Ariana MPd, mengatakan, ToT ini merupakan suatu bentuk sinergi untuk meningkatkan dan memetakan potensi desa, antara para akademisi dengan masyarakat.
“Wira Desa ini program Kemendikbud dan BUMDes ini program Kementerian Desa. Bertujuan agar dapat mengedukasi dan memberikan pendampingan masyarakat. Baik hasil penelitian dosen-dosen kami yang diimplementasikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” kata Sunda.
Dia menjelaskan, setelah memetakan dan mengangkat potensi desa, maka akan membantu untuk dimudahkan dalam penyediaan pangsa pasar atau market place yang akan dicoba.
“Ini memang baru awal, namun dengan dukungan dua kementrian dan kerjasama yang kuat. Tujuan akhirnya yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia,” jelas dia.
Untuk Universitas Bina Darma sendiri menurutnya, program tersebut sudah mulai dilaksanakan pada semester depan yang dimasukkan dalam komponen yang dinamakan Merdeka Belajar agar mahasiswa dan masyarakat nantinya juga dapat saling membantu.
“Kita buat web desa dan market place, untuk membantu pemasaran produk yang berbeda dengan potensi masing-masing. Untuk membantu potensi desa, dengan mengajak melibatkan mahasiswa atau akademisi. Bertujuan untuk kemajuan Indonesia,” kata dia.
Ketua Layanan Pendidikan Tinggi wilayah II atau L2Dikti, Yuliansyah diwakili Sekertaris L2Dikti Mirsilina mengatakan, pelaksanaan pelaksana ToT pendamping BUMDes dan Wira Desa ini didukung penuh Lembaga Layanan Pandidikan Tinggi wilayah II.
“Kegiatan pendampingan ini untuk terus meningkatkan mutu dosen. Dengan out put dari kegiatan ini, dapat menjadikan dosen-dosen handal, dalam rangka pendampingan BUMDes dan Wira Desa,” ungkap Mirsilina.
Ketua KKP Bumdes Sumsel, Joni Emerson mengatakan, Bumdes ini sudah wajib dijalankan serentak di 14 kabupaten dan kota Indonesia, karena ada dana desa. Namun sekarang BUMDes yang ada saat ini belum berjalan efektif, maka membutuhkan pendampingan dan legalitas usaha. (InfoPublik)
;
Posting Komentar