KPK Kunjungi Pemkot Cilegon, Helldy Merasa Senang, Korupsi Adalah Kejahatan Yang Luar Biasa

Spirit News Media 4/14/2022 0

Kunjungan Tim KPK ke Pemkot Cilegon 

SpiritNews.Media (Cilegon) - Pemerintah Kota Cilegon menerima kunjungan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sekaligus mengadakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlokasi di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Kamis (14/04).

Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian merasa senang atas kunjungan dari KPK. "Kami sangat bangga dan senang atas kedatangan tim dari KPK di kota Cilegon, mudah - mudahan kedatangan tim KPK ini dapat memberikan informasi yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk Cilegon dan masyarakat Cilegon," ucapnya.

Lebih lanjut, Helldy menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. "Korupsi itu kejahatan luar biasa yang bertolak belakang dengan hukum negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain baik secara perorangan ataupun korporasi, dimana korupsi dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara," jelasnya.

Oleh sebab itu, Helldy menginginkan Cilegon menjadi Kota yang bebas korupsi. "Kami ingin seluruh Pejabat dan ASN di Kota Cilegon agar selalu mematuhi aturan dan ketentuan sesuai dengan undang - undang terutama untuk menjauhi tindakan korupsi, sebab saya menginginkan Kota Cilegon ini menjadi Kota yang bebas korupsi," ucapnya.

"Tetapi saya ingin membangun Kota Cilegon ini menjadi Kota yang berprestasi baik secara Nasional maupun Internasional," sambung Helldy.

Diakhir sambutannya, Helldy berharap kedatangan KPK dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk berperilaku anti korupsi. "Saya berharap dengan hadirnya tim dari KPK di Kota Cilegon ini bisa memberikan hal yang positif terutama kepada ASN yaitu dalam meningkatkan kesadarannya agar dapat menanamkan perilaku Anti Korupsi sehingga Cilegon bebas korupsi dapat terwujud," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta menjelaskan kedatangan KPK hari ini ke Pemkot Cilegon menyoroti berbagai hal yang menjadi indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). "Salah satu  indikator MCP adalah perihal aset dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, yang mana di Kota Cilegon ternyata banyak PSU yang belum diserahkan ke Pemkot Cilegon oleh pengembang," katanya.

"KPK sendiri saat ini meminta Pemkot Cilegon agar terus meningkatkan MCP, sebab MCP merupakan indikator pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, saya sendiri sudah meminta kepada Sekretaris Daerah dan OPD terkait untuk segera membentuk tim yang akan melakukan percepatan dalam mengurus aset serta PSU perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cilegon," sambung Sanuji.

DI kesempatan yang sama, Satgas Pencegahan Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, Agus Priyanto menyampaikan terdapat 8 sektor yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi. "Ada 8 area sektor yang rawan korupsi yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, APIP, perizinan, manajemen aset, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana desa," ungkapnya.(red).