Postingan
DPRD Sumsel Salurkan Aspirasi Masyarakat Terkait Kenaikan dan Keterbatasan BBM
SpiritNews.media (PALEMBANG) – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM di wilayah Sumatera Selatan. Fakta di lapangan, setelah kenaikan terjadi menimbulkan antrian panjang di setiap SPBU.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD Sumsel dan Komisi IV DPRD Sumsel bersama Dinas Energi dan SDM (ESDM) Sumsel, Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar. Senin, (03/10/22).
“Kasian masyarakat, bahkan untuk isi yang non subsidi pun juga susah karena terjadinya antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 juga roda 2,” ujar ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati saat rapat.
Selain itu, DPRD Sumsel juga mempertanyakan peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam hal pengawasan adanya dugaan penyelewangan. Terlebih, sikap Pertamina yang tidak berkoordinasi selama ini, begitu juga BPH Migas dan Hiswana Migas. Apakah tidak melihat fakta di lapangan ini sebagai persoalan.
“Ketika BBM naik, kemudian sekarang antrian panjang. Masyarakat mengeluh dan demo-nya ke kami. Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, Harus ada ketegasan dari pertamina terkait mobil mana yang harus beli ke industri, dan mana yang tidak boleh beli subsidi.
"Kasian masyarakat terutama driver online mau cari uang ngantri panjang, lewat banyak orderan. Kongkritnya minta bagaimana antrian itu tidak mengular, buka jangan satu jalur (nozzle) dan tambah kuota. Ini kewenangan Pertamina,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan ketua Komisi IV, Holda, Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung Migas tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.
"Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antri panjang. BBM naik malah antrian makin panjang, masyarakat ngeluhnya ke kami, bukan ke bapak. Jadi kita minta solusi kongkritnya, dan cepat. Apalagi kuota kita menghawatirkan pertengahan Oktober ini diprediksi habis, ini segera,” tuturnya.
General Manager (GM) PT. Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel, Aji Anom Purwasakti, mengaku antrian panjang ini adalah dampak kenaikan BBM.
"Jika selama ini beli non subsidi karena harga yang jauh jadinya beralih ke subsidi, sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi,” katanya.
Ia meminta maaf kepada DPRD Sumsel yang selama ini belum ada komunikasi dan melanjutkan akan berkoordinasi instens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis ESDM Sumsel dan BPH Migas. Kedua remaping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat guna,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah, mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersedian kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite).
"Kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite). Kuotanya sudah tergerus, diperkirakan pertengahan oktober habis. Kita sudah kordinasi pertamina, minyaknya ada secara material tapi karena penyaluran berdasarkan kuota jadi ini akan kita usulkan tambahan,” katanya. (ADV)
;
Posting Komentar